Desakan Intervensi Polda Menguat, Dugaan Lemahnya Penegakan Hukum Narkoba di Dairi Disorot

DAIRI -Maraknya peredaran narkotika di Kabupaten Dairi tidak lagi sekadar menjadi keluhan sporadis masyarakat. Gelombang keresahan kini berubah menjadi tekanan terbuka terhadap aparat penegak hukum, menyusul aksi unjuk rasa warga ke Mapolres Dairi dalam beberapa waktu terakhir.

Sorotan tajam datang dari anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga SH MH, yang secara terbuka mempertanyakan kinerja aparat kepolisian di daerah tersebut. Dalam kunjungan resesnya pada Selasa (28/4/2026), ia mengungkapkan bahwa laporan masyarakat terkait peredaran narkoba bukan hanya meningkat, tetapi juga mengindikasikan pola yang sistematis.

“Ketika masyarakat sampai turun ke jalan dan mendatangi Mapolres, ini bukan lagi persoalan biasa. Ini sinyal kuat bahwa ada problem serius dalam penegakan hukum,” tegasnya.

Menurut Mangihut, lemahnya respons aparat tidak dapat dianggap sebagai persoalan teknis semata. Ia bahkan menyiratkan adanya kemungkinan yang lebih kompleks di balik stagnasi penanganan kasus narkotika di wilayah tersebut.

“Kita tidak tahu apakah ini soal ketidakmampuan atau justru ada pembiaran. Ini yang harus dijawab secara terbuka,” ujarnya, menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas institusi penegak hukum.

Sebagai langkah konkret, Mangihut mengaku telah berkoordinasi langsung dengan jajaran Polda Sumatera Utara. Ia mendesak agar unit di tingkat provinsi, khususnya Direktorat Reserse Narkoba, segera turun tangan melakukan penindakan menyeluruh.

Langkah ini dinilai krusial, mengingat pola peredaran narkoba di daerah kerap melibatkan jaringan lintas wilayah yang sulit ditangani jika hanya mengandalkan aparat tingkat kabupaten. Intervensi Polda diharapkan mampu memutus mata rantai distribusi yang diduga sudah mengakar.

Di sisi lain, fenomena ini juga membuka pertanyaan lebih luas tentang efektivitas strategi pemberantasan narkoba di daerah. Minimnya efek jera terhadap pelaku serta dugaan lemahnya pengawasan internal aparat menjadi isu yang tak bisa diabaikan.

Mangihut menegaskan, jika kondisi ini dibiarkan berlarut, dampaknya tidak hanya pada meningkatnya kriminalitas, tetapi juga pada rusaknya masa depan generasi muda.

“Narkoba bukan sekadar pelanggaran hukum, ini ancaman eksistensial bagi generasi bangsa. Kalau negara kalah di sini, kita sedang mempertaruhkan masa depan,” katanya.

Ia pun mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan, namun menekankan bahwa tanggung jawab utama tetap berada di pundak aparat penegak hukum.

“Partisipasi masyarakat penting, tapi tanpa ketegasan aparat, upaya ini tidak akan efektif,” pungkasnya.

Dengan meningkatnya tekanan publik dan sorotan dari pusat, kinerja aparat di Dairi kini berada di bawah pengawasan ketat. Pertanyaannya, apakah aparat akan merespons dengan langkah konkret, atau justru membiarkan ketidakpercayaan publik semakin dalam?(AsenkLeeSaragih)